Al Jarh Wa Ta'dil

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Al-Jarh Wa Ta’dil

Kata Al-Jarh (الجرح) merupakan bentuk dari kata Jaraha-Yajrahu (جرح - يجرح) atau Jariha-Yajrahu (جرح - يجرح) yang berarti cacat atau luka. Apabila terjadi pada tubuh, ia menyebabkan mengalirnya darah, dan apabila digunakan oleh hakim pengadilan yang ditunjukkan kepada saksi, ia berarti menolak atau menggugurkan kesaksiannya. Sedang menurut istilah Al Jarh berarti upaya megungkap sifat sifat tercela dari periwayat hadist yang menyebabkan lemah atau tertolaknya riwayat yang disampaikan. Kata Al Tajrih merupakan bentuk transitif dari kata Al Jarh yang secara bahasa diartikan menilai cacat. Oleh sebab itu, keduanya terkadang diartikan sama, yaitu menilai kecacatan periwayat hadist. Sementara itu dari segi istilah, Al Tajrih artinya memberikan sifat kepada periwayat hadis dengan beberapa sifat yang melemahkan atau tertolaknya periwayatan.

Secara terminologis, Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib mendefinisikan Al-Jarh sebagai berikut: “Nampaknya suatu sifat pada seorang  perawi yang dapat merusak nilai keadilannya atau melamahkan nilai hafalan dan ingatan, yang karena sebab tersebut gugurlah periwayatannya atau ia dipandang lemah dan tertolak”^.

Sedangkan kata Al-Ta’dil (التعديل) merupakan akar kata dari ‘Addala-Yu’addilu (عدل - يعدل) yang berarti mengadilkan, menyucikan, atau menyamakan. Sedang menurut istilah Al-Ta’dil berarti menilai adil seorang periwayat hadis dengan sifat-sifat tertentu yang membersihkan dirinya dari kecacatan berdasarkan sifat yang tampak dari luar.

 Secara terminologis, Al-Ta’dil dapat didefinisikan juga sebagai berikut: “Membersihkan seorang rawi dan menetapkannya bahwa ia adalah seorang yang adil atau dhabit”.

Dengan demikian, ilmu Al-Jarh wa Ta’dil secara etimologis berarti ilmu tentang kecacatan dan keadilan perawi hadis. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kajian ‘Ilmu Jarh wa Ta’dil terfokus pada penelitian terhadap perawi hadis, sehingga diantara mereka dapat dibedakan antara perawi yang mempunyai sifat-sifat keadilan atau kedhabit-an dan yang tidak memilikinya. Dengan tidak memiliki kedua sifat-sifat itu, maka hal tersebut merupakan indicator akan kecacatan perawi dan secara otomatis periwayatannya tertolak. Sebaliknya bagi perawi yang memiliki kedua sifat-sifat di atas, secara otomatis pula ia terhindar dari kecacatan  dan berimplikasi  bahwa hadis yang diriwayatkannya dapat diterima.

Tentang kriteria keadilan atau ke-dhabit-an perawi, Al-Khatib Al-Baghdadi, misalnya menyebutkan sebagai berikut: Keadilan dan ke-dhabit-an meliputi: (1) As-Sidqu, kejujuran, (2) Al-Syarifah bi Thalab Al-Hadis, terkenal dalam pencarian hadis, (3) Tark Al-Bida’, jauh dari praktek Bid’ah, dan (4) Ijtinab Al-Kabair, bukan pelaku dosa-dosa besar.

B.     Sejarah dan Perkembangan Al-Jarh Wa Ta’dil

Pertumbuhan ilmu Al-jarh wa ta’dil seiring dengan tumbuhnya periwayatan hadis. Namun perkembangannya yang lebih nyata adalah sejak terjadinya al-fitnah al-kubra atau pembunuhan terhadap khalifah Utsman bin Affan pada tahun 36 H. Pada waktu itu, kaum muslimin telah terkotak-kotak kedalam berbagai kelompok yang masing-masing mereka merasa memiliki legitimasi ( keputusan ) atas tindakan yang mereka lakukan apa bila mengutip hadis-hadis Rasulullah SAW. Jika tidak ditemukan, mereka kemudian membuat hadis-hadis palsu. Sejak itulah para ulama hadis menyeleksi hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak hanya dari segi matan atau materinya saja tetapi mereka juga melakukan kritik terhadap sanad serta para perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Diantara sahabat yang pernah membicarakan masalah ini adalah Ibnu Abbas (68 H), Ubaidah Ibnu Shamit (34 H), dan Anas bin Malik (39 H).

Apa yang dilakukan oleh para sahabat terus berlanjut pada masa tabi’in dan atba’ut tabi’in serta masa-masa sesudah itu untuk memperbincangkan kredibilitas serta akuntabilitas perawi-perawi hadis. Diantara para tabi’in yang membahas jarh wa ta’dil adalah Asy-Sya’bi (103 H), Ibni Sirrin (110 H), dan Sa’id bin al-Musayyab (94 H). Ulama-ulama  jarh wa ta’dil menerangkan kejelasan para perawi, walaupun para rawi itu ayahnya, anaknya, ataupun saudaranya sendiri. Mereka berbuat demikian, semata-mata untuk memelihara agama dan mengharapkan ridha dari Allah SWT. Syu’bah Ibnu al-Hajjaj (82 H-160 H), pernah ditanyakan tentang hadis Hakim bin Zubair. Syu’bah menjawab: “Saya takut kepada neraka”. Hal yang sama pernah dilakukan kepada Ali bin al-Madini (161 H-234 H) tentang ayahnya sendiri. Ali bin al-Madini menjawab, “Tanyakanlah tentang hal itu kepada orang lain”. Kemudian orang yang bertanya itu mengulangi lagi pertanyaannya. Kemudian Ali berkata: “Ayahku adalah seorang yang lemah dalam bidang hadis”

Para ahli hadis sangat berhati-hati dalam memperkatakan keadaan para rawi hadis. Mereka mengetahui apa yang harus dipuji dan apa yang harus dicela. Mereka melakukan ini hanyalah untuk menerangkan kebenaran dengan rasa penuh tanggung jawab.

Ilmu jarh wa ta’dil yang embrionya telah ada sejak zaman sahabat, telah berkembang sejalan dengan perkembangan periwayatan hadits dalam Islam. Beberapa ulama bekerja mengembangkan dan menciptakan berbagai kaidah, menyusun berbagai istilah, serta membuat berbagai metode penelitian sanad dan matan hadis, untuk “Menyelamatkan” hadis Nabi dari “Noda-noda” yang merusak dan menyesatkan.

Demikianlah sesungguhnya jarh wa ta’dil adalah kewajiban syar’I yang harus dilakukan. Investigasi terhadap para perawi dan keadilan mereka bertujuan untuk mengetahui apakah rawi itu seorang yang amanah, alim terhadap agama, bertaqwa, hafal dan teliti, pada hadis, tidak sering dan tidak peragu. Semua ini merupakan suatu keniscayaan. Kealpaan terhadap kondisi tersebut akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah SAW.

Jarh dan ta’dil tidak dimaksudkan untuk memojokkan seorang rawi, melainkan untuk menjaga kemurnian dan otentisitas agama Islam dari campur tangan pendusta. Maka hal itu wajar-wajar saja, bahkan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Sebab tanpa ilmu ini tidak mungkin dapat dibedakan mana hadis yang otentik dan mana hadis yang palsu.

Pada abad ke-2 H, ilmu jarh wa ta’dil mengalami perkembangan pesat dengan banyaknya aktivitas para ahli hadis untuk mentajrih dan menta’dil para perawi. Diantara ulama yang memberikan perhatian pada masalah ini adalah Yahya bin Sa’ad al-Qathtan (189H), Abdurrahman bin Mahdi (198 H), Yazim bin Harun (189 H), Abu Daud at-Thayalisi (240 H), dan Abdurrazaq bin Humam (211 H).

Perkembangan ilmu jarh wa ta’dil mencapai puncaknya pada abad ke-3 H. pada masa ini muncul tokoh-tokoh besar dalam ilmu jarh wa ta’dil, seperti Yahya bin Ma’in (w.230 H), Ali bin Madini (w.234 H), Abu Bakar bin Abi Syaihab (w.235 H), dan Ishaq bin Rahawaih (w.237 H). Ulama-ulama lainnya adalah ad-Darimi (w.255 H), al-Bukhari (w.256 H), Muslim (w.261 H), al-Ajali (w.261 H), Abu Zur’ah (w.264 H), Abu Daud (w.257 H), Abu Hatim al-Razi (w.277 H), Baqi Ibnu Makhlad (w.276 H), dan Abu Zur’ah ad-Dimasqy (w.281 H).

C.      Kegunaan Al-Jarh Wa Ta’dil

Ilmu jarh wa al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa al-ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhabitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi, jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kadah jarh dan ta'dil, maksud dan derajat (tingkatan) istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini, dari tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai pada tingkatan jarh yang paling rendah.

Jelasnya ilmu jarh wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi "dijarh" oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.

D.    Metode Untuk Mengetahui Keadilan dan Kecacatan Rawi dan Masalah-Masalahnya

Dalam uraian yang baru lalu telah dikemukakan bahwa : menta’dilkan ialah memuji rawi dengan sifat –sifat yang membawa ke-‘adalah-annya, yakni sifat-sifat yang dijadikan dasar penerimaan riwayat. Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan, yaitu :

a.       Dengan kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia dikenal sebagai orang yang adil (bisy-syuhrah). Seperti terkenalnya sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu bagi Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Syu’bah bin Al-Hajjaj, Asy-Syafi’I, Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu sehingga tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keadilannya.

b.      Dengan pujian dari seseorang yang adil (tazkiyah), yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawi yang dita’dilkan itu belum dikenal sebagai rawi yang adil.

Penetapan keadilan seorang rawi dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh :

1.)    Seorang perawi yang adil, jadi tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang menta’dilkan. Sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat (hadist). Oleh karena itu, jumlah tersebut tidak menjadi syarat pula untuk menta’dilkan seorang rawi. Demikian menurut pendapat para fuqaha’ yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang dalam mentazkiyah seorang rawi.

2.)    Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak. Selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan :

1.)    Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya. Seorang rawi yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta dikalangan masyarakat, tidak perlu lagi dipersoalkan. Cukuplah kemasyhuran itu sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya.

2.) Berdasarkan pentarjihan dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat. Demikian ketetapan yang dipegang oleh para Muhadditsin. Sedang menurut  para fuqaha sekurang-sekurangnya harus ditarjihkan oleh orang laki-laki yang adil.

     Masalah-masalah yang berkaitan dengan menta’dilkan dan menjarhkan seorang rawi, diantaranya apabila penilaian itu secara mubham dan ada kalanya mufasar. Tentang mubham ini diperselisihkan oleh para ulama, dalam beberapa pendapat, yaitu:

1.)  Menta’dilkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya dapat diterima, karena sebab itu banyak sekali, sehingga kalau disebutkan semuanya tentu akan menyibukkan saja. Adapun mentarjihkan tidak diterima, kalau tidak menyibukkan sebab-sebabnya, karena jarh itu dapat berhasil dengan satu sebab saja. Dan karena orang-orang itu berlainan dengan mengemukakan sebab jarh, hingga tidak mustahil seorang mentarjihkan menurut keyakinannya, tetapi tidak dalam kenyataan.

2.)  Untuk ta’dil, harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi menjarhkan tidak perlu. Karena sebab-sebab menta’dilkan itu bisa dibuat-buat, hingga harus diterangkan, sedangkan mentarjihkan tidak bisa dibuat-buat.

3.) Untuk kedua-duanya, harus disebutkan sebab-sebabnya.

4.) Untuk kedua-keduanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. Sebab si jarh dan mu’addil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut. Di antara sebab munculnya kriteria mubham dan mufassar karena terjadi perbedaan pemahaman tentang penilaian terhadap rawi.

Masalah berikutnya adalah perselisihan dalam menentukannya mengenai jumlah orang yang dipandang cukup untuk menta’dilkan dan mentarjihkan rawi, seperti berikut ini :

1.)    Minimal dua orang, baik dalam soal syahadah maupun dalam soal riwayah. Demikian pendapat kebanyakan fuqaha’ Madina.

2.)    Cukup seorang saja, dalam soal riwayah bukan dalam soal syahadah. Sebab, bilangan tersebut tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadist, maka tidak pula disyaratkan dalam menta’dilkan dan mentarjihkan rawi. Berlainan dalam soal syahadah.

3.)    Cukup seorang saja, baik dalam soal riwayah maupun dalam soal syahadah.

4.)    Adapun kalau ke’adalahannya (keadilannya) itu diperoleh atas dasar pujian orang banyak atau dimashurkan oleh ahli-ahli ilmu, maka tidak diperlukan orang yang menta’dilkan (mu’addil). Seperti Malik, As-Syafi’iy, Ahmad bin Hanbal, Al-Laits, Ibnu ‘I-Mubarak, Syu’bah, Is-haq dan lain-lainnya.

E.       Obyek atau Sasaran Al-Jarh Wa Ta’dil

Sasaran pokok dalam mempelajari ilmu al-jarh wa ta’dil adalah sebagai berikut:

a.       Untuk menghukumi / mengetahui status perawi hadis.

b.      Untuk mengetahui kedudukan hadis / martabat hadis, karena tidak mungkin mengetahui status suatu hadis tanpa mengetahui kaidah ilmu al-jarh wa ta’dil.

c.       Mengetahui syarat-syarat perawi yang maqbul. Bagaimana keadilannya, ke-dlabitan-nya serta perkara yang berkaitan dengannya.

F.     Tingkatan Al-Jarh Wa Ta’dil

Ibnu Abi Hatim dalam bagian pendahuluan kitabnya al-jarh wa at-ta’dil telah membagi jarh dan ta’dil menjadi empat macam. Masing-masing tingkatan dijelaskan hukumnya. Lalu para ulama telah menambah lagi dengan dua tingkatan jarh dan ta’dil, sehingga menjadi empat tingkatan, yaitu:

a.      TINGKATAN TA’DIL DAN LAFADZ-LAFADZNYA

1.)    Lafadz yang menunjukan mubalaghah (kelebihan) dalam hal ketsiqahan (keteguhan), atau lafadz yang mengikuti wazan af’ala. Contohnya: fulanun ilaihi al-muntaha fi at-tatsabbut (si Fulan itu paling tinggi keteguhannya), atau fulanun atsbata an-nas (si Fulan itu termasuk orang yang paling teguh)

2.) Lafadz yang memperkuat salah satu sifat atau dua sifat tsiqah. Seperti, tsiqatun tsiqah (orang yang sangat-sangat tsiqah), atau tsiqatun tsabitun (orangnya tsiqah dan teguh).

3.) Lafadz (ungkapan) yang menunjukan ketsiqahan tanpa ada penguatan. Seperti, tsiqatun (orangnya tsiqah), atau hujjatun (orangnya ahli argumen).

4.) Lafadz yang menunjukan ta’dil tanpa menampakkan kedlabitan. Seperti, shaduqun (orangnya jujur), atau yang sama kedudukannya dengan shaduq, atau la ba’sa (orangnya tidak punya masalah ­–cacat-) yang diungkapkan selain oleh Ibnu Ma’in, karena kata laba’sa bihi yang ditujukan terhadap rawi dan dikatakan oleh Ibnu Ma’in mempunyai arti tsiqah.

5.) Lafadz yang tidak menunjukkan ketsiqahan atau tidak menunjukkan adanya jarh. Contohnya, fulanun syaikhun (si Fulan itu seorang syekh/guru), atau ruwiya ‘anhu an-nas (manusia meriwayatkan dirinya)

6.) Lafadz yang mendekati adanya jarh. Seperti, fulanun shalih al-hadis (si Fulan orang yang hadisnya shalih), yuktabu hadistuhu (orang yang Hadisnya dicatat).

b.      HUKUM TINGKATAN-TINGKATAN AL-TA'DIL

1.)    Untuk tiga tingkatan yang pertama, orang-orangnya dapat dijadikan sebagai hujjah, meski sebagian dai mereka kekuatannya berbeda dengan sebagian lainnya.

2.)    Untuk tingkatan keempat dan kelima, orang-orangnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Meski demikian, hadisnya bisa dicatat dan diberitakan, walaupun mereka tergolong tingkatan yang kelima, bukan yang keempat.

3.)    Untuk tingkatan keenam, orang-orangnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Meski demikian hadis-hadis mereka dicatat hanya sebagai pelajaran, bukan sebagai sebuah berita (hadis yang bisa diriwayatkan), ini karena menonjolnya ketidakdlabitan mereka.

c.       TINGKATAN JARH DAN LAFADZ-LAFADZNYA

1.)    Lafadz yang menunjukkan lunak (yaitu yang paling ringan jarhnya). Contohnya, fulanun  layyinun al-hadis (si Fulan hadisnya linak), atau fihi maqalun (di dalamnya diperbincangkan).

2.)    Lafadz yang menunjukkan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, atau yang serupa. Contohnya, fulanun la yuhtajju bihi (si Fulan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah), atau dla’if (lemah), lahu manakir (dia hadisnya munkar).

3.)    Lafadz yang menunjukkan tidak bisa ditulis hadisnya, atau yang lainnya. Contohnya, fulanun la yuktabu haditsuhu (si Fulan hadisnya tidak bisa dicatat), la tahillu riwayat ‘anhu (tidak boleh meriwayatkan hadis darinya), dla’if jiddan (amat lemah), wahn bi marratin (orang yang sering melakukan persangkaan).

4.)    Lafadz yang menunjukkan adanya tuduhan berbuat dusta, atau yang sejenisnya. Contohnya, fulanun muhtammun bi al-kadzib (si Fulan orang yang dituduh berbuat dusta), atau muthammun bi al-wadl’I (orang yang dituduh berbuat palsu), atau yasriqu al-hadis (yang mencuri hadis), atau saqithun (gugur), atau matruk (ditinggalkan), atau laisa bi tsiqatin (tidak tsiqah).

5.)    Lafadz yang menunjukkan adanya perbuatan dusta, atau yang semacamnya. Contohnya, kadzdzab (pendusta), atau dajjal, atau wadla’ (pemalsu), atau yukadzdzibu (didustakan), atau yadla’u (pembuat hadis palsu).

6.)    Lafadz yang menunjukkan adanya mubalaghah (tingkatan yang amat berat) dalam perbuatan dusta. Dan ini tingkatan yang paling buruk. Contohnya, fulanun akdzabu an-nas (si Fulan itu orang yang paling pendusta), ilaihi al-muntaha fi al-kadzbi (dia orang yang menjadi pangkalnya dusta), hawa ruknu al-kadzbi (dia orang yang menjadi penopang dusta).

d.      HUKUM TINGKATAN-TINGKATAN AL-JARH

1.)    Untuk dua tingkatan yang pertama, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi hadis-hadis mereka bisa ditulis sebagai pelajaran saja, meski mereka itu termasuk kelompok tingkat yang kedua, bukan yang pertama.

2.)    Sedangkan yang termasuk empat tingkat terakhir, hadis-hadis mereka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan tidak boleh ditulis, dan tidak boleh dijadikan sebagai pelajaran.

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Ilmu jarh wa at-ta’dil adalah ilmu yang membahas hal ihwal rawi dengan menyoroti kesalehan dan kejelekannya, sehingga dengan demikian periwayatannya dapat diterima atau ditolak.

Faidah mengetahui ilmu jarh wa ta’dil ialah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi sudah ditarjih sebagai rawi yang cacat maka periwayatannya ditolak dan apabila seorang rawi dita’dil sebagai orang yang adil maka periwayatannya diterima.

       Syarat-syarat bagi penta’dil (mu’addil) dan (jarih):

a.       Berilmu pengetahuan

b.      Takwa

c.       Wara’ (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat, dosa kecil, dan makruhat)

d.      Jujur

e.       Menjauhi fanatik golongan

f.       Mengetahui sebab-sebab menta’dil dan mentajrih

     Dalam upaya memelihara keautentikan hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam, maka para ulama terus berusaha dalam menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. Dengan cara menilai para periwayat secara jarh atau ta’dil.

     Ilmu al-jarh wa at-ta’dil merupakan suatu ilmu untuk menyeleksi para periwayat hadis, apakah ia cacat atau adil sehingga hadis yang diriwayatkannya itu dapat diterima atau ditolak.

     Melalui syarat-syarat al-jarh wa at-ta’dil, lafal-lafal dan kaidah-kaidah tertentu, para ulama hadis menilai para periwayat dari segi jarh (cacat) dan ta’dil (bersih)nya.

DAFTAR PUSTAKA

https://wilymuhamadr7.blogspot.co.id/2015/10/makalah-ilmu-al-jarh-wa-al-tadil-ulumul.html

https://jacksite.wordpress.com/2007/07/04/ilmu-hadits-al-jarh-wat-ta%E2%80%99dil/

http://novarmandahari12.blogspot.co.id/2013/06/a-pengertian-ilmu-al-jarh-wa-al-tadil.html

http://bukuriau.com/ilmu-al-jarh-wa-al-tadi.html

http://asysyariah.com/al-jarh-wa-at-tadil-upaya-menjaga-kemurnian-syariat/

http://www.avatarzaharuddin.top/2015/02/kaedah-al-jarh-wa-al-tadilserta.html